(SURABAYA) Sabtu, 30 Mei 2020, Indonesia Notarry Community (INC) kembali menggelar Webinar (Seminar Online) sehari, kali ini mengambil tema “Problema dan Solusi Dunia Notaris PPAT Saat Ini (Memasuki Pelaksanaan TUgas Jabatan). Dua belas narasumber ikut mengisi webinar yang dihadiri oleh 232 peserta ini. Adapun para narasumber yang tampil adalah ; Dr. Tri Mulyadi. SH, Dr. Robensyah. S, Dr. Endang Kawuryan. SH, Dr. I. Made Pria Dharsana. SH. MH, Dr. Erni Kencanawati. SH. MH, Dr. Dhody A. RW. SH, Dr. Agus Surachman. SH, Dr. Ria Trimurti dan DR. Udin Narsudin. SH. Acara terbagi dalam dua sesi, sesi pertama dimulai dimulai pukul .09.30 wib sampai dengan pukul 12. 30 dan sesi kedua pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 17.00 wib.
Dr. Bachrudin. SH. MKn pada kesempatan pertamanya yang menyampaikan soal pelekatan sidik jari pada minuta akta. Menurut Bachrudin, melekatkan sidik jari pada minuta akta berarti membubuhkan sidik jari pada suatu lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, yang merupakan suatu kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan atau otentisitas suatu akta dan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.
Fima Agustina. SH (pemandu acara)
“Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal perihal kehadirannya dihadapan Notaris atau menyangkal tandatangannya yang ada pada minuta akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap,” tegas mantan Ketua Pengda Banjarbaru INI Periode 2013 -2016 ini.
Hanya saja, Bachrudin menegaskan UUJN tidak menyebutkan secara tegas sidik jari yang mana yang wajib dilekatkan pada minuta akta. Karena UUJN tidak menyebutkan hal tersebut maka banyak pendapat yang bermunculan mengenai hal ini ada yang berpendapat yang dilekatkan adalah 10 (sepuluh) jari tangan, ada yang berpendapat 5 (lima) jari tangan kanan atau tangan kirin, ada yang berpendapat cukup cap ibu jari kanan kiri saja.
Sejumlah pertanyaan muncul dalam diskusi hokum siang itu terkait pelekatan sidik jari, menurut mantan Anggota MPD Kota banjar baru tiga periode ini mengingatkan agar rekan-rekan berpedomannya tetap pada UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menentukan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: …c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.”
“Soal ada penafsirkan lain, terkait kata “melekatkan” pada ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN silahkan saja. Namun dengan melihat bahwa kewajiban melakatkan sidik jari tersebut ditempatkan pada satu kalimat yang sama dengan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen ini menunjukkan bahwa pengertaian “melekatkan surat dan dokukmen” adalah sama maknanya dengan “melakatkan sidik jari”. Melekatkan surat dan dokumen artinya adalah surat dan dokuemn tersebut telah ada terlebih dahulu baru kemudian dilekatkan pada minuta akta. Paralel dengan maknah “melekatkan surat dan dokumen” tersebut maka “melekatkan sidik jari” adalah sidik jari tersebut telah ada terlebih dahulu dalam suatu lembar tersendiri dan kemudian notaris wajib melekatkan lembar tersemdiri yang memuat sidik jari penghadap tersebut pada minuta akta. Jadi sidik jari harus dilekatkan pada minuta akta setelah sebelumnya sidik jari tersebut dibubuhi pada lembar tersendiri dihadapan notaris dan saksi-saksi,” ujar Bachrudin.
Dr. Endang Kawuryan. SH. MH
Pada kesempatan yang sama, Dr. Endang Kawuryan. SH. MH mengingatkan agar saat menjalankan tugas dan jabatannya, rekan-rekan Notaris berkewajiban menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta.
“Menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagaimana ditetapkan oleh UUJN. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, ” tegas Notaris PPAT Kota Malang. Jawa Timur ini.
Disamping itu, Endang Kawuryan juga mengingatkan rekan-rekan agar tetap memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh baik Kode Etik, juga Undang-undang Jabatan Notaris, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, karena perlu kita sadari bahwa dalam tugas dan jabatannya, segala perilaku Notaris yang memberikan pelayanan, pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Ditegaskan Endang Kawuryan, bahwa Notaris adalah pribadi-pribadi terpilih dan merupakan jabatan terhormat. Dan untuk itu, seorang Notaris harus bisa memagang amanah yang diberikan Negara kepadanya. Secara etimologis kata-kata amanah, menurut Endang dalam kacamata Islam, Iman, dan amn (=ketenangan) berasal dari akar kata yang sama yaitu ‘ham zah, mim’, dan ‘nun’ yang memiliki pangkal makna ‘aman’, ‘tenteram’, ‘tidak merasa takut’. Hakikat maknanya pun saling berkaitan erat. Iman tidak terwujud sempurna kalau tidak ada amanah, begitu juga sebaliknya.
“Rasa aman dan ketenangan seorang Notaris pastinya akan terjadi pada ketika setelah akta yang dibuatnya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sejak awal dibuat hinggat akhir hayatnya,” ujar Endang.
Intinya, menurut Endang kenyaman dan keamanan itu tidak akan terealisir kalau tidak ada iman dan amanah. Dan konsekuensi logisnya, seorang Notaris yang tidak amanah perlu dicurigai kesahihan imannya, demikian juga seorang yang amanah tapi tidak beriman, amanahnya adalah palsu yang didasari atas kepentingan salah satu pihak dan itu sangat dilarang oleh UUJN.
“Notaris yang amanah dan menjalan jabatanya sesuai dengan aturan (UUJN) dan kode etik pastinya akan bisa tidur nyenyak. Dan kata kuncinya sebenarnya adalah jujur saat menjalankan jabatan. Sebagai pribadi terpilih, kejujuran adalah utamanya, pastikan dalam setiap pembuatan akta tidak ada dusta diantara penghadap dan juga notaris. Karena jujur itu indentik dengan karakter moral dimana ada etiket baik. Dan jujur itu akan dibukti setelah after self service kita,” ujar Endang.
Menurut Endang, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita potong satu persatu. Dan dari semu itu, lanjut Endang semua itu di Era New Normal ditengah pandemi Covid 19 saat, etika moral harus menjadi pegangan sebaik-baiknya, karena kalau bukan tidak mungkin akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Kesimpulannya, menurut Endang, dijaman sandal jepit seperti sekarang ini perlu dipastikan oleh semua rekan Notaris bahwa kita wajib untuk memverifikasi seluruh data clien, sesuai dengan paraf tanda tangan termasuk hari dan tanggal pelaksanaan tanggal pembuatan.
Notaris PPAT Papua, Jayapura, Tri Mulyadi. SH. MKN menambahkan bahwa dampak pandemic Covid19 di tahun 2020 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi pelayanan Notaris – PPAT di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di di bum Cendrawasi.
Sejumlah pelayanan menurut Tri Mulyadi menjadi tidak maksimal, hal iini juga diakibatkan pelayanan di kantor pertanahan (BPN) yang katanya sudah online ternyata juga belum sepenuhnya berlaku, dan masih sebatas pelayanan APHT saja. Solusinya, adalah notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berpegang pada UUJN, aturan dan kewenangan serta tugas jabatanya. Dan jangan lupa harus selalu ingat akan wilayah jabatanya, dan tetap mengikuti protocol pemerintah terkait Covid 19.
“Dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan kita sebagai pejabat umum, kelonggaran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah Propinsi kepada Notaris – PPAT untuk tetap bisa bekerja di tengah pemberlakuan protocol covid 19 salah satunya di berlakukannya PSBB di sejumlah daerah. Tapi di Papua ini tidak ada PSBB,” ungkapnya.
“untuk itu, Mari bersama-sama kita bantu pemerintah mengatasi Pandemi Covid 19 ini, dan tetap hati-hati dalam setiap langkah menjalankan amanah jabatan,” imbuh Tri Mulyadi.(PM)
